Menimbang

:

a.    bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Geneng ditetapkan dengan Keputusan Kepala;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Desa Geneng ;

Mengingat

:

1.    Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 );

7.    Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang  Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 66);

8.    Peraturan Desa Geneng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Geneng (Lembaran Desa Geneng Tahun 2018 Nomor 1);

9.    Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Geneng Nomor 9);

10.Peraturan Kepala Desa Geneng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Berita Desa Geneng Tahun 2022 Nomor 010 );

Menetapkan

:

KESATU

:

Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Geneng Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

:

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Desa Geneng Tahun 2022 Adapun tugasnya sebagai berikut:

a.    Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas , dan kewenangannya;

b.   Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam ) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

c.    Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d.   Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat , tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip -prinsip pelayanan prima;

e.    Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Desa Geneng menjadi bahan informasi publik ; dan

f.     Menyampaikan Laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;

KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.